Direktur IPR Soroti Ketidakpatuhan Bawaslu RI terhadap Putusan DKPP, Ancam Kredibilitas Pengawasan Pemilu

Direktur IPR Soroti Ketidakpatuhan Bawaslu RI terhadap Putusan DKPP, Ancam Kredibilitas Pengawasan Pemilu

Direktur Indonesia Political Review (IPR), Darmawan, menyoroti sikap Bawaslu RI yang dianggap tidak profesional dalam menindaklanjuti putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 134-PKE-DKPP/XII/2023 tertanggal 28 Februari 2024. Putusan ini mengakibatkan kekosongan jabatan di Bawaslu Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah.

Darmawan mengungkapkan keprihatinannya atas sikap pimpinan Bawaslu RI yang terkesan tidak patuh terhadap putusan DKPP. Menurutnya, sikap ini berpotensi merusak integritas lembaga dan mengancam kepercayaan publik terhadap proses pemilu, terutama dengan dimulainya tahapan Pilkada serentak 2024 sejak 26 Januari 2024.

"Dalam menjalani putusan DKPP, Bawaslu RI seharusnya menyadari bahwa hal ini merupakan bagian integral dari tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dalam proses pemilihan," tegas Darmawan.

Menurutnya, patuh terhadap putusan DKPP bukan sekadar jargon, melainkan langkah nyata dalam mendukung mewujudkan pemilu yang berkeadilan. Darmawan mengecam ketidakpatuhan Bawaslu RI terhadap otoritas DKPP, menyatakan bahwa jajaran komisioner Bawaslu RI memiliki kewajiban etis dan profesional untuk menghormati otoritas pengawas independen seperti DKPP.

Darmawan menyarankan agar Bawaslu RI segera mematuhi segala putusan DKPP, termasuk putusan No. 134-PKE-DKPP/XII/2023 tertanggal 28 Februari 2024. Ia juga menekankan perlunya Bawaslu RI bersikap lebih profesional dan sensitif dalam menyikapi isu ini, terutama mengingat kondisi Papua yang rawan konflik pemilu.

Kritik keras dari Direktur IPR ini menjadi sorotan dalam tata kelola pengawasan pemilu di Indonesia, menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap putusan lembaga pengawas independen seperti DKPP guna menjaga kredibilitas dan integritas Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang independen dan berkeadilan.

 (r/n)