MK Tolak Permohonan Anies-Muhaimin dengan Dissenting Opinion dari Tiga Hakim

MK Tolak Permohonan Anies-Muhaimin dengan Dissenting Opinion dari Tiga Hakim
foto istimewa

Jakarta, JNews

Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini mengumumkan putusan terkait permohonan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang diajukan oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Dalam pengumuman tersebut, MK menolak permohonan Anies-Muhaimin untuk sengketa hasil Pilpres 2024. "Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Suhartoyo.

Namun, apa yang menarik adalah bahwa keputusan tersebut tidaklah bulat, karena tiga hakim MK, yakni Saldi Isra, Enny Nurbainingsih, dan Arief Hidayat, menyampaikan pendapat berbeda atau "dissenting opinion".

Ketua MK, Suhartoyo, mengonfirmasi bahwa terdapat perbedaan pendapat ini dalam putusan MK. "Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari tiga orang hakim konstitusi, yaitu hakim konstitusi Saldi Isra, hakim konstitusi Enny Nurbainingsih, dan hakim konstitusi Arief Hidayat," kata Suhartoyo.

Sidang yang dimulai pada pukul 09.06 WIB itu melibatkan delapan hakim, kecuali Anwar Usman, yang bergantian membacakan pertimbangan putusan. Suhartoyo menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah MK memeriksa secara seksama permohonan Anies-Muhaimin serta jawaban dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai termohon. Selain itu, MK juga mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang terlibat, saksi, ahli, serta merenungkan kesimpulan dari Anies-Muhaimin, KPU, Prabowo-Gibran, dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).

Tak hanya itu, mereka juga mempertimbangkan keterangan dari sejumlah menteri, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial.

Dalam gugatannya, Anies-Muhaimin dan pasangan calon lainnya, Ganjar-Mahfud, meminta agar Prabowo-Gibran didiskualifikasi dan diadakan pemungutan suara ulang. Namun, ada perbedaan substansial dalam tuntutan mereka. Anies-Muhaimin juga mengusulkan agar hanya Gibran yang didiskualifikasi, dengan alasan bahwa proses pencalonannya tidak memenuhi syarat administratif sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023.

Putusan MK ini tentu saja menjadi sorotan publik, tidak hanya karena menolak permohonan Anies-Muhaimin, tetapi juga karena adanya pendapat berbeda dari tiga hakim yang menyatakan "dissenting opinion".

(R/N)